UMK Wonogiri Terendah Kedua di Jawa Tengah

wisata jurug kemukus
4 Wisata Alam Wonogiri yang Wajib Dikunjungi
November 23, 2018
ekonomi kreatif di jateng
Kerajinan dan Kuliner Rajai Ekonomi Kreatif Jateng
December 6, 2018
umk wonogiri

gaji umk wonogiri

Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2019 telah ditandatangani Gubernur Ganjar Pranowo. Dalam Keputusan Nomor 560/68 Tahun 2018 itu, disebutkan UMK tertinggi berada di Kota Semarang, yakni Rp2.498.587,53, sementara UMK terendah berada di Kabupaten Banjarnegara, yakni Rp1.610.000. Kabupaten Wonogiri berada di posisi kedua terendah, yakni Rp1.655.000. Pada tahun 2018, UMK Wonogiri Rp1.524.000. Posisinya juga satu tingkat di atas Banjarnegara.

Angka yang ditetapkan pemerintah daerah dan DPRD tidak membuat semua pihak senang. Serikat Pekerja Nasional (SPN) Solo, misalnya, adalah salah satu pihak yang merasa kecewa karena usulan mereka kandas di pembahasan tripartit maupun gubernur. Namun, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Wonogiri, Sutarto, mengungkapkan semua pihak telah menyepakati usulan UMK oleh dewan tersebut.

upah wonogiri

upah minimum wonogiri (foto pexels)

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Wonogiri, Ristanti, seperti dikutip dari solopos.com, mengatakan penentuan UMK 2019 ini sudah memenuhi persyaratan, di antaranya sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di kabupaten tersebut dan memenuhi formula pengupahan yang tertuang dalam PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Sejak dua tahun terakhir, dijelaskan Rustanti, pengupahan di Wonogiri sudah memenuhi KHL serta telah memperhitungkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dia berharap kenaikan UMK Wonogiri bisa menarik investor sehingga dapat mengurangi pengangguran.

Jumlah pengangguran di Wonogiri tercatat masih berada di kisaran 12.000 orang. Sekitar 9.000 orang di antaranya adalah laki-laki dan sisanya perempuan. Rustanti berharap perusahaan-perusahaan baru akan lebih memprioritaskan perekrutan tenaga kerja laki-laki.

Di Kabupaten Wonogiri, sebagian besar industri merupakan usaha kecil dan menengah. Keberadaannya memiliki peran yang sangat strategis. Sejak kabupaten ini menyerukan slogan “Wonogiri Pro Investasi” pada 2010, semua pihak bertekad menjadikan wilayah ini terbuka bagi semua investor.

Semakin Sejahtera

Seperti dikutip dari aturduit.com, naiknya upah minimum akan menyebabkan terpenuhinya standar KHL wilayah. Pemerintah daerah selalu memasukkan unsur KHL untuk memperhitungkan besaran upah minimum. Karena itulah upah minimum di setiap daerah berbeda-beda. Daerah dengan KHL tinggi akan mendapat upah minimum tinggi, begitu juga sebaliknya.

Dengan terpenuhinya KHL, masyarakat akan menjadi sejahtera. Akibatnya, daya beli masyarakat akan meningkat sehingga ekonomi daerah pun akan bergerak naik. Selain itu, usaha-usaha baru akan bermunculan dan membuka lapangan kerja baru. Tingkat kemiskinan dan pengangguran pun dapat ditekan.

Dengan dinaikkannya upah minimum, perusahaan akan menyesuaikan gaji karyawan secara keseluruhan. Sebaliknya, para karyawan pun akan meningkatkan produktivitasnya karena penyesuaian upah juga didasarkan pada kinerja mereka selama setahun.

Namun, ada juga dampak negatif dari kenaikan upah minimum, di antaranya kenaikan harga barang. Konsumsi masyarakat yang meningkat akan menyebabkan naiknya permintaan barang. Permintaan yang bertambah itu akan meningkatkan biaya transportasi dan operasional perusahaan secara keseluruhan. Ditambah dengan kenaikan harga komoditas ataupun bahan bakar, pedagang tidak bisa lagi menahan harga untuk tidak naik.

Pengeluaran perusahaan yang bertambah dengan naiknya upah minimum tentunya akan memberatkan perusahaan. Jika keuntungan yang didapat tidak ikut naik, perusahaan tentu akan melakukan tindakan apa pun demi menyelamatkan perusahaan, salah satunya pemutusan hubungan kerja. Hal itulah yang sering kali dikhawatirkan pemerintah saat akan menaikkan upah minimum.

Calon investor di suatu daerah akan mempertimbangkan banyak hal saat akan menanamkan modalnya. Salah satunya upah minimum. Jika dilihatnya biaya operasional dan gaji karyawan terlalu besar, calon investor akan membatalkan niatnya berinvestasi di daerah tersebut. Banyak-sedikitnya investor di suatu daerah memengaruhi besar-kecilnya angka pengangguran di suatu daerah.

Karena itu, DPR/DPRD dan pemerintah membutuhkan pertimbangan yang matang dalam menentukan besaran upah minimum agar hasil yang didapat bisa memuaskan semua pihak.

(Visited 13 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *